Vigonews

Selama Covid, Komunitas ‘Ine Jao’ Langa Beralih dari Tenun ke Berkebun untuk Bertahan Hidup



Sosok ibu paruh baya itu terlihat sedikit gusar. Jari-jarinya berpagut mengurai segumpal benang di teras sebuah rumah adat di Langa, kecamatan Bajawa. Sudah sejam, gulungan benang itu belum tuntas terurai. Setumpuk gulungan belum lagi tersentuh.

Biasanya jari-jarinya sangat lincah. Tapi kali ini bergerak sangat lamban. Dia berharap bisa menghasilkan selembar kain tenun tradisional dalam dua pekan ke depan. Tapi, mungkin tak akan segera terwujud. Bukan karena benang kusut, tetapi pikirannya yang sedang kusut.

Dialah Sisilia Rawi (41), salah seorang ibu yang tergabung dalam komunitas ibu migran ‘Ine Jao’ di Langa. Sewaktu disamparin, Sisilia beramah tama. Benang di tangannya diletakan bersama peralatan tenun lainnya. Rupanya Sisilia senang didatangi, lansung saja diajak bercengkrama.

“Sejak ada virus corona, beban kami macam makin berat. Sebelum ini saja hidup kami sudah berat,” kisah Sisilia saat jumpa di teras rumahnya suatu hari.

Apa yang dituturkan Sisilia seperti menjadi kata pengantar terhadap situasi yang dialami para ibu migran ‘Ine Jao’ di Langa. Sejak merebaknya pandemi covid 19, morat-marit kehidupan ekonomi juga ikut merebak. Seperti badai yang siap menghempas apa saja di depannya. Siapa bisa membendung wabah yang terjadi di setiap jengkal bumi ini. Siapa juga yang mampu bertahan?

Sisilia lanjut bercerita. Saya hanya mendengarkan setiap ocehannya. Kata dia, sejak virus corona merebak,  kiriman dari suaminya yang merantau di Jakarta semakin jarang. Kalau toh ada kiriman semakin kecil.

“Tapi saya tetap bersyukur meski kecil masih ada kiriman sesekali, semoga saja dia tidak kena PHK,” ucapnya.

Supaya bisa menambah kekurangan dari suami, Sisilia bekerja keras. Putar otak, bagaimana caranya mendapatkan uang, baik untuk kebutuhan makan minum sehari-hari, hingga membiayai anak-anaknya yang sekarang duduk di SMA, SMP dan satunya di TK.
 
Menenun adalah mata pencaharian para ibu yang diwariskan dari generasi ke generasi
Karena penghasilan berkurang, sudah jelas biaya hidup terasa makin besar dan makin berat. Pekerjaan menenun yang ditekuni selama ini,  tak lagi menghasilkan urang. Memang di sela-sela waktu masih mencoba menenun, tetapi itu hanya untuk isi waktu. Karena sudah empat bulan tidak ada pembeli. Padahal, hasil tenunan selama ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga menambah penghasilan suami.

“Kita mau jual kain tenun sekarang ini, siapa yang beli?. Tidak ada kan? Tamu asing yang selama ini sering beli juga tidak ada. Apalagi orang kita di sini. Sama-sama mengeluh. Selama krisis, belanja sarung tenun tentu bukan  kebutuhan mendesak, jadi tidak mungkin ada yang beli” kata Sisilia.

Bagi ibu-ibu migran di Langa, dan ibu-ibu pada umumnya yang ada di sana, menenun adalah kerajinan tangan yang menghasilkan uang. Menenun juga sebagai kegiatan para ibu di ‘Sao’ (rumah adat). Di Sao, kegiatan menenun yang erat kaitannya dengan kebudayaan Bajawa itu diwariskan turun temurun. Tidak heran kalau kebiasaan menenun juga ditekuni sejak usia anak-anak. Ini juga semacam live skill bagi generasi berikutnya.

Untuk menghasilkan selembar kain sarung Bajawa, menurut Sisilia, dibutuhkan waktu dua minggu. Harganya Rp 400 – 700 ribu. Biasanya sudah ada pembelinya. Yang belum terjual, pasti ada yang beli di kemudian hari.

Selama pandemi covid 19, kata Sisilia, menenun hanya menjadi kegiatan sampingan,  karena sepi pembeli. Kalau masih ada yang menenun, itu hanya untuk isi waktu, sehingga diharapkan begitu pandemi covid lewat bisa langsung dijual. Kini sebagian besar waktunya juga untuk kegiatan menanam di kebun.
 
Ibu-ibu migran komunitas 'Ine Jao' mengikuti penguatan kapasitas
“Hasil kebun yang membuat kami masih bisa  bertahan hidup. Karena itu kami berdoa agar virus corona bisa cepat hilang. Sehingga kami bisa mulai dengan menenun dan menjual kain tenunan, serta melanjutkan kehidupan secara normal,” papar Sisilia.

Sebagai orang tua tunggal,  karena ditinggal sumi merantau – pulang empat atau lima tahun sekali – Sisilia harus membesarkan dan membiayai tiga anaknya. Dua diantaranya beranjak remaja.

Selama melewati masa sulit ini, Sisilia tampak tak menyerah meski dengan beban bertambah di pundaknya. Dirumahkan juga ada resiko. Anak-anak setiap saat yang berada di rumah juga memicu keributan. Ibu juga yang harus mengatasinya.  Sehingga perlu  perhatian ekstra dalam mendidik maupun mendampingi dalam belajar. Pada ibulah, tugas guru di sekolah  berpindah selama masa pandemi. Belum lagi harus mengurus rumah, mencari nafkah, mengolah lahan kebun, hingga kegiatan sosial. Ini beban yang harus disangganya.

Sebagai perempuan yang ditinggal suami merantau (bekerja), Sisilia seperti halnya ibu migran lainnya, masih harus ditimpa beban psikologi. Perempuan yang ditinggal suami selalu beresiko kena gosip, meski hidupnya tak seburuk gosip. Sehingga tak jarang dirinya harus menahan perasaan tertekan jika ada yang gosip.

Pengalaman yang sama juga dialami ibu migran lainnya, Veronika Beo (44). Veronika ditinggal suami merantau ke Kalimantan, juga untuk tujuan bekerja. Aktivitas Veronika di rumah, menenun. Baginya menenun menjadi tambahan penghasilan dari kiriman suaminya setiap bulan.

Veronika memang harus bekerja, karena biaya hidup yang terus bertambah. Anak-anaknya yang duduk di SMP dan SMA tentu membutuhkan biaya semakin besar. Mana lagi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, uang kiriman suami dan usahanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

Apa yang dialami Sisilia, dalam menyikapi krisis yang disebabkan pandemi global covid 19, juga menjadi pengalaman yang tak menyenangkan bagi  Veronika. Menenum sudah tidak menghasilkan, karena tidak ada lagi orang yang membeli hasil tenunan. Bersama kedua anaknya, Veronika kini  beralih ke aktivitas bercocok tanam di kebun. Di sana bisa tanam jagung, ubi, dan sayuran. Usaha menanam intensitasnya lebih besar pada masa pandemi covid 19 ini.

“Kami memang lebih banyak aktivitas di kebun untuk menanam. Kalau kerja benang sudah tidak bisa menghasilkan, kecuali hanya isi waktu luang. Bersyukur masih ada hasil kebun, meski bukan beras yang selama ini harus dibeli. Kami masih bisa konsumsi ubi-ubian, sayuran, jagung. Yang penting bisa makan dan bertahan hidup,” beber Veronika.

‘Ine Jao’

‘Ine Jao’ adalah nama komunitas – tempat berhimpunnya ibu-ibu migran, yang terpaksa ditinggal oleh para suami karena pergi mencari kerja di perantauan. Ada yang merantau di sejumlah kota, di Kalimantan bahkan ada yang di luar negeri, seperti: Malaysia.
 
Komunitas ibu migran 'Ine Jao' bersama para pendamping saat penguatan kapasitas gender
Komunitas ‘Ine Jao’ baru dibentuk pada Januari 2020. Dengan semangat kebersamaan dan perasaan senasib sepenanggungan, para ibu migran sepakat berguyup. Dibentuk setelah diedukasi dan difasilitasi oleh sejumlah pekerja media lokal. Dilatar belakangi oleh keprihatinan akan situasi para ibu yang hidup tanpa suami – karena merantau bekerja di tempat yang jauh. Mereka harus hidup terpisah,  akibat terdesaknya kebutuhan ekonomi keluarga.

Pendampingan ibu-ibu migran ini disuport oleh PPNM dan Citradaya Nita. Kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kapasitas ibu migran, work shop gender, pendampingan psikologi, dan edukasi menulis – menyampaikan pendapat – melalui media sosial. Harapannya dapat menumbuhkan sikap mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan sosial di lingkungannya sehari-hari.

Dengan berguyup dalam komunitas semacam ini, para ibu migran memiliki wadah sebagai ruang berekspresi dengan kesamaan latar belakang dan saling membagi beban. Komunitas ini dilengkapi dengan kepengurusan untuk mengorganisir kegiatan dalam kebersamaan. Melalui wadah ini, para ibu dapat secara transparan saling berbagi rasa sebagai perempuan (istri) yang dapat mengekspresi hidupnya seperti warga masyarakat lain di lingkungannya.

Dalam beberapa kesempatan kegiatan,  para ibu migran mensheringkan pengalaman hidup dalam memainkan peran tunggal mengurus keluarga. Mengungkapkan kegalauan masing-masing, manakala sering dijadikan obyek gosip (bully) karena tak hidup bersama secara lengkap (tanpa suami) dalam kehidupan sehari-hari.

Cerita-cerita pengalaman semacam itu juga muncul ketika dilakukan diskusi gender yang difasilitasi Ketua P2TP2A kabupaten Ngada, Ny. Maria Dolorosa Nay Botha dan Ny. Lidwina Dhiu.

Suara Gender

Menelisik kegalauan akibat  beratnya beban para ibu migran ‘Ine Jao’ di tengah wabah corona, seperti melihat beban para ibu pada umumnya dalam tugas sehari-hari saat kirisis ini. Potret buram, dimana ibu harus menyangga beban yang cukup berat karena semua hal harus terhenti dan terpusat di rumah. Dari urus rumah, pendidikan anak-anak, pendampingan belajar, melayani suami hingga memikirkan seretnya ekonomi rumah tangga.

Dampak krisis ini yang paling pertama dirasakan adalah para ibu. Krisis ini ‘bagaikan mengurai benang kusut’. Pikiran pun kusut, susah sekali, rumit, sukar, ribet, jelimet. Kondisi yang terjadi hampir di semua rumah tangga.
 
Lidwina Dhiu
“Itu sudah ibu e...saya ikut prihatin dengan kondisi para ibu migran saat ini. Mereka harus berjuang sendiri, kasih makan anak dan seisi rumah. Sementara suami jauh di seberang merantau. Mungkin juga tidak bisa mengirim nafkah lagi karena PHK akibat dampak corona ini,” kata Lidwina Dhiu, pemerhati gender yang juga psikolog.

Semua lini kehidupan, kata Lidwina nyaris merayap saat ini. Lidwina yang juga punya usaha penginapan di Bajawa, ikut merasakan  bagaimana dampak pandemi global ini jatuh hingga titik terendah.

Selama pandemi covid 19, menyusul arahan pemerintah, hotel dan penginapan sudah tidak boleh terima tamu. Sementara karyawan harus tetap dibayar gajinya. Wabah ini benar-benar menghantam semua sektor kehidupan, dan seakan membuat dunia berjalan merangkak.

Yang ikut prihatin dengan ibu-ibu migran, salah satunya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PMD P3A Kabupaten Ngada Mathilde Paulina Laban. Yang perlu diprioritaskan, saran Paulina adalah kebutuhan pokok bagi keluarga. Karena itu di masa darurat ini para ibu harus lebih kreatif untuk memanfaatkan pekarangan dan kebunnya untuk t menanam  berbagai tanaman pangan. Tujuannya adalah menyediakan pangan keluarga tanpa harus mengeluarkan uang berbelanja di pasar.

Selain itu, Paulina menyarankan, perlunya perhatian dari pemerintah desa dengan mendata para ibu migran untuk mendapat bantuan agar dapat meringankan beban mereka. Di waktu krisis, bantuan sifatnya hanya meringankan beban, tidak menyelesaikan masalah yang besar karena bersifat darurat.

Dampak yang menyerang hampir semua lini kehidupan, kata ketua P2TP2A Kabupaten Ngada, Maria Dolorosa Nay Botha, menjadi keprihatinan semua orang. Ini kompleks sekali. Diharapkan ekonomi berdenyut kembali di masa new normal, namun masyarakat tetap mengikuti standar kesehatan. Perlu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, tidak bisa jalan sendiri-sendiri, sambil terus berupaya mengatasi berbagai persoalan dalam situasi darurat ini.
 
Maria Dolorosa Nay Botha
“Melalui BLT mungkin sedikit meringankan, tetapi jelas tidak mungkin bisa atasi masalah ekonomi kalau terus di rumah. Aktivitas mungkin bisa dilakukan sambil tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah,” kata Ros Nay.

Ros mengajak para ibu migran agar tetap bertahan dengan mengembangkan kreativitas hingga masa sulit ini lewat. Menenun bisa terus dilakukan dengan mengisi waktu luang untuk antisipasi pasca krisis.  Namun kebiasaan menanam bisa dikreasikan untuk ketersediaan pangan untuk  bertahan hidup. Contoh mananam sayuran, dan memanfaatkan hasil kebun seperti jahe, kunyit, temulawak, minyak kelapa murni, yang saat ini banyak dicari karena anjuran menjaga imun tubuh.

“Rata-rata petani di Bajawa, khusus di Langa selalu menanam jahe di kebun kopi. Sekarang ini jahe banyak dicari. Bukankah ini peluang di tengah krisis? Bantuan dari dana desa bisa menjadi modal awal untuk memanfaatkan  hasil kebun seperti jahe, kunyit dan temulawak sehingga bisa dijual,” saran Ros Nay.***

Emanuel Djomba

Baca Lengkap
Vigonews

Pembangunan Drainase di Nangamese Dinilai Menyimpang, Anggota DPRD Ngada Bosko Ponong Minta Inspektorat Segera Audit



Di sela-sela reses, anggota DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong meninjau pengerjaan drainase di kelurahan Nangamese, setelah menerima keluhan warga karena diduga ada penyimpangan -- 

RIUNG - Di tengah kewaspadaan terhadap pandemi covid 19, anggota DPRD Ngada tetap menggelar reses. Namun, dalam reses ini, para anggota dewan tidak mengumpulkan warga dalam jumlah banyak. Malah ada yang melaksanakan reses dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian para wakil rakyat guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Salah seorang anggota DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong menggelar reses terbatas, Rabu (20/03/2020) di Desa Persiapan Kota Raja, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung. Masyarakat yang hadir terbatas jumlahnya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah warga yang datang diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya.

Meski dalam suasana seperti itu, wakil rakyat  tetap melaksanakan tugas kedewanan, setelah jeda masa sidang. Tujuannya agar dapat menyerap aspirasi dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing, sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Don Bosko Ponong sempat mengingatkan warga agar selalu menjaga kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah selama pandemi covid 19. Terkait dengan itu, reses pun disesuaikan dengan situasi kondisi saat ini. Terkait dengan pandemi covid 19, Don Bosko menyampaikan bahwa, biaya reses dapat digunakan untuk membeli sembako kepada warga masyarakat.

Sebelum menyerahkan bantuan yang dialokasikan dari dana reses, Don Bosko menyampaikan bahwa, dana reses kali ini mengalami kenaikan  Rp 3.435.000 dari sebelumnya Rp 18.000.000 per sekali reses. “Jadi total dana Reses kali ini sebesar Rp. 21.435.000,” urai Bosko.

Dana sebesar itu, Bosko lanjut merincikan bahwa penggunaan antara lain untuk sewa gedung Rp 1.395. 000, konsumsi Rp 6.050.000, dan transportasi untuk 100 orang Rp 15.000.000. “Pada reses ini saya juga menyampaikan serapan APBD tahun 2020 ke wilayah kecamatan Riung, dan Pokir (pokok pikiran) anggota dewan yang sudah diinput dalam Renja perangkat Daerah.

Setelah menerima bantuan dari dana reses, Dedy Makmur  memberi apresiasi atas reses yang dilaksanakan di Desa Persiapan Kota Raja. Atas nama warga yang hadir, Dedy juga memberi apresiasi karena anggota dewan terbuka soal dana reses. Apalagi reses ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi covid 19 sehingga bisa digunakan untuk membeli sembako bagi warga.

Pantau pembangunan drainase

Pada reses tersebut warga menyampaikan aspirasi mereka, di antaranya yang perlu mendapat perhatian adalah dermaga terapung pariwisata yang sudah tidak berfungsi dengan baik, pembangunan drainase di Kelurahan Nangamese yang dinilai menyimpang karena tidak disertai dengan papan tender, dan meninjau MTs Al Hikmah Riung yang kondisinya rusak.
 
Don Bosko Ponong meninjau dermaga terapung di pelabuhan pariwisata 17 pulau Riung
Pembangunan drainase di Nagarembo tidak dilengkapi dengan papan  nama proyek, sehingga warga tidak tahu berapa nilai pengerjaan drainase di kawasan sekitar pelabuhan terapung itu. Keluhan itu disampaikan Zulkifli saat reses  anggota dewan yang setelah itu dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi pengerjaan drainase.

Tiba dilokasi anggota dewan yang juga juru bicara Fraksi PAN DPRD Ngada, Don Bosko Ponong menyaksikan sendiri drainase yang telah dikerjakan namun salah satu sisinya lebih rendah dari sisi yang lainnya (tidak sama tinggi). Dia juga sempat mencari-cari papan proyek, tetapi tidak ditemukan. Informasi dari warga setempat bahwa, pengerjaan dengan dana kelurahan yang mestinya melibatkan warga melalui padat karya, justru yang ini dikerjakan oleh tukang dari luar. Prosesnya hingga pengerjaan tidak melibatkan masyarakat.

Don Bosko juga meninjau dermaga terapung di pelabuhan pariwisata 17 pulau, didampingi tokoh masyarakat, di antaranya Thamrin dan sejumlah tokoh lainnya. Setelah dicermati dari dekat dermaga terapung sudah rusak parah dan tidak layak untuk digunakan lagi. Kalau dipaksanakan bisa membahayakan para wisatawan yang akan mengunjungi 17 pulau Riung.

Setelah itu bersama Kepala MTs  Al Hikmah, Thamrin, Don Bosko meninjau MTs Al Hikmah yang beberapa bagian gedung – seperti lantai, dinding dan plafon – sudah  mengalami kerusakan dan ada ruangan yang sudah dibangun namun belum selesai hingga saat ini. Kondisi sekolah yang memprihatinkan itu memang perlu perhatian dari pemerintah.

Sarat Penyimpangan

Yohanes Don Bosko Ponong yang juga pimpinan Komisi I DPRD Ngada membidangi hukum dan pemerintahan mengatakan, idealnya semua pembangunan yang terjadi di kelurahan mesti dimusyawarakan bersama masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Dia menambahkan bahwa, ketika pembangunan yang direalisasikan itu merupakan kesepakatan bersama dengan semua masyarakat maka, peran pengawasan sipil masyarakat akan berjalan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan agar ditemukan solusi.
 
Beberapa bagian bangunan MTs Al Hikmah Riung, rusak.
Bosko menduga kuat bahwa pelaksanaan program pembangunan drainase di wilayah kelurahan Nangamese itu syarat penyimpanan karena tidak ada timbunan tanah disekitar bahu drainase, dan drainase dikerjakan lebih rendah dari badan jalan, tidak dilengkapi dengan papan proyek. Mantan sekjend PMKRI cabang Ende juga merasa naif karena drainase yang dikerjakan dari dana kelurahan tanpa ada papan nama. Hal ini tentunya sudah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Bosko melanjutkan, bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 130 pasal 4, inspektorat bisa menggunakan pasal ini untuk melakukan audit terhadap pengerjaan drainase di kelurahan Nangamese. "Sebagai Pimpinan komisi I saya akan mendesak inspektorat agar segera melakukan audit terhadap segmen pengerjaan drainase di kelurahan Nangamese. Pengerjaan proyek dari dana Negara tanpa papan nama. Inikan ironis" tegas Bosko kecewa.(ch)***

Baca Lengkap
Vigonews

Dalam Sidang DPRD Ngada, Dewan Ini Minta Pemerintah Transparan Soal Penggunaan Dana Covid



BAJAWA - Anggota DPRD Ngada Periode 2019-2024 Yohanes Don Bosko Ponong minta Bupati Ngada agar transparan dalam penggunaan dana covid 19. Penegasan itu dikemukakannya saat rapat gabungan komisi di ruang paripurna DPRD Ngada, Jumat (26/05/2020).

Dalam rapat gabungan komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu  minta Bupati Ngada dan seluruh jajaran eksekutif agar transparan dalam penggunaan dana COVID 19. Kepada Ketua TAPD Skretaris Daerah (Sekda) Ngada Yos T. Nono, wakil Ketua Komisi I DPRD Ngada ini menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antar lembaga DPRD bersama Pemerintah, sudah dialokasikan 23 Miliard APBD Ngada untuk pencegahan dan penanggulangan virus corona.

"Untuk itu,  saya meminta kepada Sekda Ngada sebagai ketua TAPD untuk menjekaskan sedetail mungkin penggunaan dana tersebut,” tegas Bosko, panggilan akrab anggota dewan termuda ini.

Pada kesempatan itu, Bosko juga minta penjelasan rinci dari pemerintah terkait  realisasi bantuan bagi Mahasiswa Ngada yang ada diluar Kabupaten Ngada, dan paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat Ngada yang terdampak COVID 19.

Di bagian lain, Bosko mengkritisi bahwa hingga saat ini belum ada variabel baku yang dikonstruksikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada guna mengatur perihal siapa  saja yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal tersebut juga berkaitan dengan masalah klasik terkait vailiditas data.

“Makanya tidak heran kalau kemudian ada warga yang sebenarnya sudah meninggal, namun namanya masih tertera sebagai penerima BLT. Inikan ironis,” kritik anggota dewan dikenal kritis ini.

Menanggapi sejumlah pertanyaan, saran dan klasifikasi yang disampaikan oleh anggota dewan Yohanes Don Bosko Ponong,  Sekda Ngada Yos. TH. Nono menjelaskan bahwa, sampai dengan 28 Mei  2020 serapan APBD untuk COVID sudah mencapai Rp  7 Miliard dengan rincian masing-masing Dinas/Badan.

Dikatakan Sekda,  Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan kegiatan pekerjaan jaringan air bersih, sanitasi dan sekuat ruangan pada bangunan Diklat untuk unit karantina COVID 19 sebesar Rp 706.500.000. Pekerjaan sanitasi, jaringan air bersih dan sekat ruangan pada ruang tata usaha RSUD Bajawa untuk unit karantina COVID 19 sebesar Rp 238.860.000. Dinas kesehatan dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit darurat covid sebesar Rp 305.678.000.

Sementara, Dinas lingkungan hidup dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit darurat Covid sebesar Rp 189.973.000. Untuk RSUD Bajawa dengan kegiatan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit darurat Covid sebesar Rp 339.456.000. BPBD Kabupaten Ngada dengan kegiatan penyediaan sarana operasional pendukung Posko Gugus Tugas tanggap darurat Covid sebesar Rp 3.115.693.945.000.

Untuk kecamatan dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Covid 19 melalui belanja langsung SKPD tahap 1 untuk 4 kecamatan dari 12 kecamatan yaitu sebesar Rp 283.784.000. Kecamatan yang ada kelurahan dengan program kegiatan yaitu penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Covid 19 melalui belanja langsung untuk tingkat kelurahan yaitu sebesar Rp 1.097.489.500.  Dinas pendikan dengan kegiatan penyediaan bantuan sosial sebagai akibat dampak ekonomi sebesar Rp 967.000.000. "Jadi total dana COVID 19 yang digunakan sampai dengan hari ini sebesar Rp 7.544.434.445," jelas Sekda Ngada.

Sekda Yos. T Nono mengakui, bahwa data belum seratus persen sempurna, karena data para penerima masih menggunakan data Badan Pusat stastik (BPS) tahun 2015. "Sehingga benar kata  Pak Bosko bahwa ada penerima yang sudah meninggal namanya masih ada diaplikasi," demikian Sekda memberi klarifikasi

Pantauan awak media ini, rapat gabungan komisi tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, didampingi oleh dua wakil ketua DPRD Ngada Petrus Ngabi, Aloysius Soa dan dua puluh lima anggota DPRD Ngada. Semantara itu dari unsur eksekutif yang mendampingi ketua TAPD Sekda Ngada yaitu, Kepala Badan Keuangan Daerah Ngada Wilhelmus Petrus Bate, Kepala BP LITBANG Ngada Hilarius Sutanto, dan staf Badan Keuangan Daerah Ngada Trisno Hurint. (Ch)***

Baca Lengkap
Vigonews

PTK - Penggunaan Media Kartu Bilangan untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Nilai tempat dalam Pelajaran Matematika di Kelas II SDN Lanamai Tahun Pelajaran 2018/2019


Baca Lengkap
Vigonews

PTK: Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas I Tentang Pengurangan Bilangan Bulat Melalui Penggunaan Media Kartu Bilangan Pada SDN Lanamai Tahun Pelajaran 2017/2018


Baca Lengkap
Vigonews

Kualitas Pendidikan Antara Tanggung Jawab Masyarakat dan Pemerintah



ket foto: https://www.banyakcakap.com -- 

Dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas, menuntut tanggung jawab secara holistik, salah satu komponen di antaranya adalah hadirnya pemerintah di satu sisi, dan  masyarakat di sisi lain. Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan berkualitas tidak lagi hanya menitik beratkan pada peran guru semata di sekolah. Kita juga  membutuhkan peran serta dari  masyarakat, mengingat bahwa  komponen ini,  langsung atau tidak langsung memiliki tanggung jawab dalam  mencapai pendidikan yang berkualitas.

Secara umum tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana sudah diamanatkan dalam UUD 1945, alinea keempat adalah untuk mencerdaskan kehiduan bangsa. Tujuan ini sebenarnya menyiratkan cita-cita besar bangsa ini dalam mewujudkan kemerdekaan. Secara khusus dirumuskan dalam UU Sisitem Pendidikan Nasioal Nomor 20 tahun 2003, dimana pendidikan nasional bertujuan untuk  mengembangkan potensi peserta didik. Meski demikian kita masih berhadapan dengan reaitas bahwa, pendidikan Indonesia masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa dan tujuan nasional, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berbagai masalah yang sering terdengar masih menjadi sorotan di tanah air, tentang masalah pendidikan adalah soal sarana fisik yang belum memadai, kualitas guru yang belum maksimal, para guru masih jauh dari kata sejahteran – khusus guru  honor akibat dikotomi PNS-non PNS – masalah pemerataan kesempatan pendidikan belum merata; hingga biaya pendidikan yang dinilai masih sangat mahal. Ini sejumlah persoalan yang sering digunjingkan hingga saat ini.

Penulis tidak bermaksud membedah permasalahn-permasalahn tersebut di atas. Sebaliknya melalui tulisan sederhana ini mencoba menelisik peran masyarakat bersama pemerintah untuk sama-sama memberi kontribus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sebenarnya memerlukan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat sebagai komponen penting dalam memajukan pendidikan. Sinergisitas antara kedua komponen tersebut setidaknya memperkecil masalah besar pendidikan di tanah air, yakni  soal kualitas. Rendahnya kulitas pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam membangun bangsa di berbagai bidang. SDM dengan kualitas rendah akan mempengaruhi daya serap pada lapangan kerja. Di sisi lain, memunculkan pengangguran intelektual dengan kompleksitasnya sendiri.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia memang sering membuat kita mengerutkan dahi, kalau merunut pada  laporan Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 (program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara) Indonesia menduduki peringkat 62. Dua tahun sebelumnya (PISA 2013), Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah atau peringkat 71. (Youthcorpsindonesia.org, 21/5/2017). Kemudian tahun 2017 Indonesia masuk peringkat pendidikan dunia atau World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Seperti yang dilansir The Guardian, Indonesia menempatiurutan ke 57 dari total 65 negara dari segi membaca, matematika, dan ilmupengetahuan. (Kabarrantau.com 11/9/2017).

Dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah  masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. Apa penyebab rendahnya kualitas  pendidikan pada sekolah dasar? Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan pada jenjang sekolah dasar misalnya, ditengarai lebih disebabkan oleh kulitas sarana fisik, mutu guru masih rendah, kesejahteraan guru masih timpang, belum ada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pendidikan biaya mahal.

Selain faktor-faktor diatas,  faktor berikutnya adalah kurangnya tenaga pendidik dan penyebaran yang kurang merata. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru utamanya di tingkat SD. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Praptono mengatakan secara umum Indonesia kekurangan guru sekitar 735.000, banyak di antaranya di daerah terpencil. (Bbc.com, 1/6/2019) Selain kurang secara kuantitas, masalah guru juga dinilai kurang secara kualitas. Di tahun 2017 dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, sebanyak 25 persen masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52 persen guru belum memiliki sertifikat profesi. (Republika.co.id, 18/4/2019).

Dari berbagai persoalan tersebut di atas, memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat. Karena pada dasarnya masalah pendidikan adalah tanggung jawab semua elemen bangsa, dan peran pemerintah dan masyarakat di aras ini menjadi sangat penting.  Peran seperti apa yang diemban pemerintah dan masyarakat, disamping peran guru di sekolah dalam mengatasi masalah tersebut?

Ketika dunia dilanda pandemi covid 19 memaksa peserta didik untuk belajar di rumah. Kondisi ini memiliki konsekuensi tersendiri terhadap menurunnya kualitas pendidikan. Belajar di rumah sebagaimana diinstruksikan pemerintah agar kegiatan belajar tetap berjalan belum teruji – apalagi dengan sistem daring (online) yang dari sisi infrastruktur belum cukup tersedia di seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Di sisi lain, sistem ini akan mencekik leher warga kurang mampu untuk menyediakan biaya tambahan untuk pulsa kalau ada akses jaringan. Sementara yang tidak punya akses itu diperkirakan akan terjadi kemunduran dalam proses pembelajaran, dan ini sama dengan kemunduran pendidikan di tanah air. Kita juga belum tau sampai kapan pandemi ini berakhir. Yang artinya betapa besar upaya pemerintah untuk genjot pembelajaran dari rumah masih sangat sulit diukur. Di tengah pandemi covid 19, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua yang belum cukup siap jadi guru mendampingi anak. Lalu apa peran masyarakat yang masih rendah dalam pendidikan, ketika peserta didik belajar dari rumah (ruang lingkup masyarakat).

Bersama-sama

Tulisan ini juga tidak bermaksud menggugah peran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan selama masa pandemi covid 19. Tetapi secara umum ingin mengetahui bahwa Pembangunan pendidikan yang berkualitas  di Indonesia, menurut hemat kami menuntut peran bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Tidak hanya bagi pemerintah sendiri dan para guru di sekolah,  tetapi juga perlu melibatkan masyarakat. Sebab, disadari atau tidak,  masyarakat memiliki peran tak kalah  penting untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang berkualitas.

Hanya saja, kita memang masih menghadapi kenyataan bahwa,  justru masyarakat menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab  pendidikan peserta didik hanya kepada para guru.  Masyarakat beranggapan bahwa setelah anak-anak itu di sekolah, sudah merupakan tanggung jawab guru dan pemerintah saja. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat  terhadap pentingnya peran masyarakat dalam dunia pendidikan.

Peran Masyarakat

Antara pemerintah dan masyarakat sebenarnya berbagi peran jika ingin mengejar ketertinggalan dalam meningkatkan kulitas anak bangsa. Masyarakat  perlu mengubah cara pandang mereka  terhadap pendidikan itu sendiri.  Urusan ubah cara pandang memang bukan persoalan sepele.  Tetapi kalau mau pendidikan maju dan berkualitas, maka mengubah cara pandang hal yang harus dilakukan dan mulai dari sekarang, sehingga dalam mengembangkan pendidikan akan tumbuh rasa peduli, pelibatan dan peran secara aktif dari masyarakat.

Ruang pelibatan masyarakat perlu dibuka, sebab saat pembangunan didominasi oleh peran pemerintah maka masyarakat menjadi lemah. Masyarakat hanya  berada pada posisi sebagai pihak yang mempercepat program pembangunan semata.  Sebaliknya, masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek bukan sebagai obyek dalam memperkuat perannya dalam pembangunan – khususnya pembangunan  bidang pendidikan. Posisi masyarakat di sini lebih kepada pemberdayaan dan penguatan baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Karena sebenarnya, yang bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan adalah masyarakat itu sendiri melalui ruang partisipasi, agar pembangunan  yang menyertakan partisipasi masyarakat dapat  terakselerasi sejak proses  perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasinya.

Di sisi lain, masyarakat yang tergambar dari keluarga-keluarga diperlukan perannya dalam mengemban misi pendidikan yang kurang mendapat perhatian. Dalam keluarga tumbuh rasa cinta kasih dalam ikatan emosional dan pembentukan karakter yang kuat. Dari sini, narasi seorang anak dimulai hingga kelak nanti dia akan jadi apa. Jadi tidak bisa dikatakan peran keluarga hanya pelengkap saja, padahal sebenarnya keluarga merupakan institusi pendidikan pertama dan utama, kemudian baru dilengkapi dengan nilai-nilai pengetahuan yang didapatkan dari bangku sekolah. Keluarga yang dimaksudkan dalah unsur terkecil dari masyarakat.

Peran Pemerintah

Sebagai diamanatkan oleh UU Sisdiknas, 2003 dimana menyiratkan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, termasuk pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana secara memadai guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia tujuh sampai usia lima belas tahun.

Dari uraian itu sangat jelas peran dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan. Selain dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua – kelompok atau warga masyarakat masih sangatlah luas. Sementara tujuan pemerintah dalam memajukan pendidikan adalah meningkatkan SDM sehingga mampu bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri, dimana masyarakat juga sebagai penerima manfaat dari pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, SDM perlu ditingkatkan sampai ke tingkat tertentu. Namun, dalam peningkatan SDM yang ada, pemerintah harus berperan secara aktif di dalam aspek pendidikan, agar pendidikan lebih layak, berkualitas dalam  menunjang SDM Indonesia. Peran yang diberikan pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra dan berperan sebagai penyandang dana.

Sekolah  dan Masyarakat

Sekolah, atau lembaga pendikan adalah  tempat sarana untuk meraih ilmu dan mengembangkan skills serta membentuk karakter peserta didik. Sekolah baru bisa berdiri di suatu daerah kalau ada masyarakat.  Artinya, sekolah tidak bisa hadir tanpa adanya konstribusi dari masyarakat guna menghidupi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Itu sebabnya, lembaga pendidikan perlu memiliki pola hubungan yang baik dengan masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan yang menyebabkan hilangnya peran kemitraan.

Beberapa pola hubungan yang dapat dikembangkan untuk melibatkan peran serta masyarakat bagi lembaga pendidikan, seperti: mengikutkan warga sekolah dalam kegiatan pemasyarakatan, penyediaan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat, melibatkan tokoh- tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan, mengikutsertakan sekolah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan – mengikutkan warga sekolah dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di dalam lingkup sekolah maupun diluar sekolah, dan menjalin hubungan dengan instansi lain.

Dari uraian di atas, simpulan kami bahwa, di satu sisi tugas pendidikan nasional
Sebagai diamanatkan oleh UU Sisdiknas, 2003 menyiratkan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, termasuk pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan secara layak bagi setiap warga negara.

Masyarakat juga punya peran dalam pendidikan, baik perseorangan, kelompok maupun elemen lainnya dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Peran masyarakat di sini tidak hanya sebagai sumber semata, tetapi juga sebagai tpemanfaat dari hasil pendidikan yang berkualitas itu sendiri. Perlu Terus mengembangkan partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkatan guna mencapai pendidikan yang berkualitas dan ikut menunjang tersedianya kualitas SDM yang dapat terserap di pasar kerja. SDM yang tidak hanya memiliki pengetahuan belaka, tetapi juga memiliki kompetensi dan skil yang dapat diandalkan.***

Penulis: 
Maria Hermelinda Meo, Yohana Frnsiska Wona &Yohanes Florianus Dama -- Mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada
(Isi tanggung jawab penulis)*

Baca Lengkap