Vigonews

Kualitas Pendidikan Antara Tanggung Jawab Masyarakat dan Pemerintah



ket foto: https://www.banyakcakap.com -- 

Dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas, menuntut tanggung jawab secara holistik, salah satu komponen di antaranya adalah hadirnya pemerintah di satu sisi, dan  masyarakat di sisi lain. Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan berkualitas tidak lagi hanya menitik beratkan pada peran guru semata di sekolah. Kita juga  membutuhkan peran serta dari  masyarakat, mengingat bahwa  komponen ini,  langsung atau tidak langsung memiliki tanggung jawab dalam  mencapai pendidikan yang berkualitas.

Secara umum tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana sudah diamanatkan dalam UUD 1945, alinea keempat adalah untuk mencerdaskan kehiduan bangsa. Tujuan ini sebenarnya menyiratkan cita-cita besar bangsa ini dalam mewujudkan kemerdekaan. Secara khusus dirumuskan dalam UU Sisitem Pendidikan Nasioal Nomor 20 tahun 2003, dimana pendidikan nasional bertujuan untuk  mengembangkan potensi peserta didik. Meski demikian kita masih berhadapan dengan reaitas bahwa, pendidikan Indonesia masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa dan tujuan nasional, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berbagai masalah yang sering terdengar masih menjadi sorotan di tanah air, tentang masalah pendidikan adalah soal sarana fisik yang belum memadai, kualitas guru yang belum maksimal, para guru masih jauh dari kata sejahteran – khusus guru  honor akibat dikotomi PNS-non PNS – masalah pemerataan kesempatan pendidikan belum merata; hingga biaya pendidikan yang dinilai masih sangat mahal. Ini sejumlah persoalan yang sering digunjingkan hingga saat ini.

Penulis tidak bermaksud membedah permasalahn-permasalahn tersebut di atas. Sebaliknya melalui tulisan sederhana ini mencoba menelisik peran masyarakat bersama pemerintah untuk sama-sama memberi kontribus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sebenarnya memerlukan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat sebagai komponen penting dalam memajukan pendidikan. Sinergisitas antara kedua komponen tersebut setidaknya memperkecil masalah besar pendidikan di tanah air, yakni  soal kualitas. Rendahnya kulitas pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam membangun bangsa di berbagai bidang. SDM dengan kualitas rendah akan mempengaruhi daya serap pada lapangan kerja. Di sisi lain, memunculkan pengangguran intelektual dengan kompleksitasnya sendiri.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia memang sering membuat kita mengerutkan dahi, kalau merunut pada  laporan Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 (program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara) Indonesia menduduki peringkat 62. Dua tahun sebelumnya (PISA 2013), Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah atau peringkat 71. (Youthcorpsindonesia.org, 21/5/2017). Kemudian tahun 2017 Indonesia masuk peringkat pendidikan dunia atau World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Seperti yang dilansir The Guardian, Indonesia menempatiurutan ke 57 dari total 65 negara dari segi membaca, matematika, dan ilmupengetahuan. (Kabarrantau.com 11/9/2017).

Dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah  masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. Apa penyebab rendahnya kualitas  pendidikan pada sekolah dasar? Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan pada jenjang sekolah dasar misalnya, ditengarai lebih disebabkan oleh kulitas sarana fisik, mutu guru masih rendah, kesejahteraan guru masih timpang, belum ada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pendidikan biaya mahal.

Selain faktor-faktor diatas,  faktor berikutnya adalah kurangnya tenaga pendidik dan penyebaran yang kurang merata. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru utamanya di tingkat SD. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Praptono mengatakan secara umum Indonesia kekurangan guru sekitar 735.000, banyak di antaranya di daerah terpencil. (Bbc.com, 1/6/2019) Selain kurang secara kuantitas, masalah guru juga dinilai kurang secara kualitas. Di tahun 2017 dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, sebanyak 25 persen masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52 persen guru belum memiliki sertifikat profesi. (Republika.co.id, 18/4/2019).

Dari berbagai persoalan tersebut di atas, memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat. Karena pada dasarnya masalah pendidikan adalah tanggung jawab semua elemen bangsa, dan peran pemerintah dan masyarakat di aras ini menjadi sangat penting.  Peran seperti apa yang diemban pemerintah dan masyarakat, disamping peran guru di sekolah dalam mengatasi masalah tersebut?

Ketika dunia dilanda pandemi covid 19 memaksa peserta didik untuk belajar di rumah. Kondisi ini memiliki konsekuensi tersendiri terhadap menurunnya kualitas pendidikan. Belajar di rumah sebagaimana diinstruksikan pemerintah agar kegiatan belajar tetap berjalan belum teruji – apalagi dengan sistem daring (online) yang dari sisi infrastruktur belum cukup tersedia di seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Di sisi lain, sistem ini akan mencekik leher warga kurang mampu untuk menyediakan biaya tambahan untuk pulsa kalau ada akses jaringan. Sementara yang tidak punya akses itu diperkirakan akan terjadi kemunduran dalam proses pembelajaran, dan ini sama dengan kemunduran pendidikan di tanah air. Kita juga belum tau sampai kapan pandemi ini berakhir. Yang artinya betapa besar upaya pemerintah untuk genjot pembelajaran dari rumah masih sangat sulit diukur. Di tengah pandemi covid 19, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua yang belum cukup siap jadi guru mendampingi anak. Lalu apa peran masyarakat yang masih rendah dalam pendidikan, ketika peserta didik belajar dari rumah (ruang lingkup masyarakat).

Bersama-sama

Tulisan ini juga tidak bermaksud menggugah peran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan selama masa pandemi covid 19. Tetapi secara umum ingin mengetahui bahwa Pembangunan pendidikan yang berkualitas  di Indonesia, menurut hemat kami menuntut peran bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Tidak hanya bagi pemerintah sendiri dan para guru di sekolah,  tetapi juga perlu melibatkan masyarakat. Sebab, disadari atau tidak,  masyarakat memiliki peran tak kalah  penting untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang berkualitas.

Hanya saja, kita memang masih menghadapi kenyataan bahwa,  justru masyarakat menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab  pendidikan peserta didik hanya kepada para guru.  Masyarakat beranggapan bahwa setelah anak-anak itu di sekolah, sudah merupakan tanggung jawab guru dan pemerintah saja. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat  terhadap pentingnya peran masyarakat dalam dunia pendidikan.

Peran Masyarakat

Antara pemerintah dan masyarakat sebenarnya berbagi peran jika ingin mengejar ketertinggalan dalam meningkatkan kulitas anak bangsa. Masyarakat  perlu mengubah cara pandang mereka  terhadap pendidikan itu sendiri.  Urusan ubah cara pandang memang bukan persoalan sepele.  Tetapi kalau mau pendidikan maju dan berkualitas, maka mengubah cara pandang hal yang harus dilakukan dan mulai dari sekarang, sehingga dalam mengembangkan pendidikan akan tumbuh rasa peduli, pelibatan dan peran secara aktif dari masyarakat.

Ruang pelibatan masyarakat perlu dibuka, sebab saat pembangunan didominasi oleh peran pemerintah maka masyarakat menjadi lemah. Masyarakat hanya  berada pada posisi sebagai pihak yang mempercepat program pembangunan semata.  Sebaliknya, masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek bukan sebagai obyek dalam memperkuat perannya dalam pembangunan – khususnya pembangunan  bidang pendidikan. Posisi masyarakat di sini lebih kepada pemberdayaan dan penguatan baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Karena sebenarnya, yang bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan adalah masyarakat itu sendiri melalui ruang partisipasi, agar pembangunan  yang menyertakan partisipasi masyarakat dapat  terakselerasi sejak proses  perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasinya.

Di sisi lain, masyarakat yang tergambar dari keluarga-keluarga diperlukan perannya dalam mengemban misi pendidikan yang kurang mendapat perhatian. Dalam keluarga tumbuh rasa cinta kasih dalam ikatan emosional dan pembentukan karakter yang kuat. Dari sini, narasi seorang anak dimulai hingga kelak nanti dia akan jadi apa. Jadi tidak bisa dikatakan peran keluarga hanya pelengkap saja, padahal sebenarnya keluarga merupakan institusi pendidikan pertama dan utama, kemudian baru dilengkapi dengan nilai-nilai pengetahuan yang didapatkan dari bangku sekolah. Keluarga yang dimaksudkan dalah unsur terkecil dari masyarakat.

Peran Pemerintah

Sebagai diamanatkan oleh UU Sisdiknas, 2003 dimana menyiratkan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, termasuk pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana secara memadai guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia tujuh sampai usia lima belas tahun.

Dari uraian itu sangat jelas peran dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan. Selain dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua – kelompok atau warga masyarakat masih sangatlah luas. Sementara tujuan pemerintah dalam memajukan pendidikan adalah meningkatkan SDM sehingga mampu bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri, dimana masyarakat juga sebagai penerima manfaat dari pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, SDM perlu ditingkatkan sampai ke tingkat tertentu. Namun, dalam peningkatan SDM yang ada, pemerintah harus berperan secara aktif di dalam aspek pendidikan, agar pendidikan lebih layak, berkualitas dalam  menunjang SDM Indonesia. Peran yang diberikan pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra dan berperan sebagai penyandang dana.

Sekolah  dan Masyarakat

Sekolah, atau lembaga pendikan adalah  tempat sarana untuk meraih ilmu dan mengembangkan skills serta membentuk karakter peserta didik. Sekolah baru bisa berdiri di suatu daerah kalau ada masyarakat.  Artinya, sekolah tidak bisa hadir tanpa adanya konstribusi dari masyarakat guna menghidupi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Itu sebabnya, lembaga pendidikan perlu memiliki pola hubungan yang baik dengan masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan yang menyebabkan hilangnya peran kemitraan.

Beberapa pola hubungan yang dapat dikembangkan untuk melibatkan peran serta masyarakat bagi lembaga pendidikan, seperti: mengikutkan warga sekolah dalam kegiatan pemasyarakatan, penyediaan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat, melibatkan tokoh- tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan, mengikutsertakan sekolah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan – mengikutkan warga sekolah dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di dalam lingkup sekolah maupun diluar sekolah, dan menjalin hubungan dengan instansi lain.

Dari uraian di atas, simpulan kami bahwa, di satu sisi tugas pendidikan nasional
Sebagai diamanatkan oleh UU Sisdiknas, 2003 menyiratkan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, termasuk pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan secara layak bagi setiap warga negara.

Masyarakat juga punya peran dalam pendidikan, baik perseorangan, kelompok maupun elemen lainnya dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Peran masyarakat di sini tidak hanya sebagai sumber semata, tetapi juga sebagai tpemanfaat dari hasil pendidikan yang berkualitas itu sendiri. Perlu Terus mengembangkan partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkatan guna mencapai pendidikan yang berkualitas dan ikut menunjang tersedianya kualitas SDM yang dapat terserap di pasar kerja. SDM yang tidak hanya memiliki pengetahuan belaka, tetapi juga memiliki kompetensi dan skil yang dapat diandalkan.***

Penulis: 
Maria Hermelinda Meo, Yohana Frnsiska Wona &Yohanes Florianus Dama -- Mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada
(Isi tanggung jawab penulis)*

Vigonews

Tentang Vigonews -

VIGONEWS.COM “Media Online Lokal – Menulis yang Terlupakan” Vigonews.com, adalah media online berbasis lokal dari tanah Ngada (Flores). Menyajikan informasi, pengetahuan dan edukasi dalam berbagai konten demi mewujudkan masyarakat cerdas – bermartabat; bertindak lokal namun berpikir global. Sebagai kanal informasi, dimana suara-suara lokal dingkat ke permukaan dan diperdengarkan. Mengintepretasikan suara-suara diam membisu dari dusun yang kadang tak dijangkau.

Subscribe to this Blog via Email :