Sekber PMKRI - GMNI Ngada menyerahkan tuntutan usai gelar aksi demo, Rabu (12/06/2019) --
BAJAWA –
Sekretariat bersama (Sekber) PMKRI Cabang St. Stefanus – GMNI Ngada ultimatum
DPRD Ngada agar segera tentukan Wakil Bupati Ngada, pasca dilantiknya Paulus
Soliwoa menjadi Bupati Ngada.
Ketua
GMNI Ngada Benediktus Tengka saat aksi demo, Rabu (12/06/2019) di DPRD Ngada
mengultimatum lembaga DPRD Ngada segera memroses pemilihan pejabat wakil bupati
Ngada dalam waktu dua minggu. Posisi wakil bupati lowong sepeninggal Paulus
Soliwoa yang dilantik menjadi bupati menggantikan Marianus Sae karena
tersangkut kasus korupsi.
Menurut
Beny, begitu dia biasa disapa, jabatan wakil bupati sangat strategis dalam menjalankan
roda pemerintahan dan melayani rakyat. “Ini soal kepentingan rakyat, jadi kami
minta lembaga DPRD segera memrosesnya. Kalau dalam waktu dua minggu tidak juga
diproses, maka kami akan menggelar aksi demo lebih besar lagi,” kata Beny di
hadapan tujuh anggota DPRD Ngada yang menerima para mahasiswa.
Beny
menegaskan hal itu setelah Ade Putra Moses membacakan pernyataan sikap yang
kemudian menyerahkan kepada lembaga DPRD melalui Wakil Ketua DPRD Ngada Dorothea
Dhone. Para mahasiswa yang berjumlah 12 orang diterima oleh tujuh anggota
dewan, antara lain: Dorothea Dhone, Marsel Nau, Kristo Loko, Fransiska Zia,
Vero Ulle Bhoga, Petrus Ngabi dan Hermens Fua.
Dalam
tuntutannya mendesak segera memproses pemilihan wakil bupati, Sekber PMKRI –
GMNI Ngada juga menegaskan kepada pimpinan dan semua anggota DPRD Ngada agar jangan
sampai ada manuver politik busuk dan kompetisi yang mencederai, dan kong
kalikong dengan menunda-nunda proses pemilihan calon wakil bupati, sehingga
roda pemerintahan hanya dijalankan oleh bupati sendiri – padahal beberapa waktu
terakhir banyak persoalan di kabupaten Ngada yang membutuhkan penanganan cepat.
Karena itu, Sekber mendesak partai pengusung segera memroses keluarnya
rekomendasi calon wakil bupati ngada.
Terkait
dengan proses pengajuan calon wakil bupati untuk mengisi jabatan yang lowong,
memang menjadi kewenangan partai pengusung. Karena itu baik Partai PAN, Hanura
dan Golkar sudah menerima surat dari lembaga dewan untuk mengajukan calon wakil
bupati, yang akan diikuti dengan proses pemilhan di lembaga dewan.
 |
| Sekber PMKRI - GMNI saat menyampaikan tuntutan di DPRD Ngada |
Anggota
DPRD dari Partai Hanura dan Golkar, masing-masing Marsel Nau dan Hermens Fua
menyampaikan telah menerima surat pemberitahuan untuk mengajukan calon sesuai
dengan mekanisme di partai. Dan pihaknya sudah meneruskan kepada struktur
partai di atasnya untuk diproses guna mendapatkan rekomendasi. Karena menurut
keduanya, keputusan mengeluarkan rekomendasi bukan pada level kabupaten.
Terkait
dengan hal itu, Partai PAN sebagaimana dikemukakan Kristo Loko sudah
menindaklanjuti dengan mengajukan calon wakil bupati. Surat dari lembaga DPRD
sudah diteruskan ke partai pada tingkat atasnya, dan sudah pula mendapatkan
rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada lembaga DPRD pada tanggal 10 Juni
2019 untuk diproses lebih lanjut.
Memanas
Sebelum
dialog di ruang paripurna DPRD Ngada yang juga diliput awak media, suasana
sempat memanas. Pasalnya, sesaat dibuka Waktil Ketua DPRD Ngada Dorothea Dhone,
Ketua PMKRI Cabang Ngada St. Stefanus, Senobius Mbasu langsung interupsi
pembicaraan pimpinan dewan. Senobius mempertanyakan ketidakhadiran sebagian
besar anggota dewan menerima aksi itu. Merasa pembicaraan diinterupsi, Dorothe
pun sempat memanas dan terus melanjutkan pembicaraan yang segera diinterupsi
lagi, demikian beberapa saat keduanya beradu interupsi.
 |
| Anggota DPRD Ngada saat menerima Sekber PMKRI - GMNI Ngada |
Namun
suasana panas sejenak itu kemudian redah, dan pimpinan dewan menjelaskan alasan
ketidakhadiran sebagian besar anggota dewan. Dorotea beralasan aksi itu baru
diketahui sejam sebelumnya. Mestinya,
pemberitauan aksi semacam ini disampaikan tiga hari sebelumnya, sehingga ada
cukup waktu mengundang anggota dewan hadir. Pasanya, dalam menjalankan
perannya, anggota dewan tidak harus berada di kantor, melainkan bisa turun ke
masyarakat. Ada juga yang melakukan tugas lainnya, seperti Ketua DPRD Ngada
Helmut Waso yang saat itu tidak hadir karena sedang bertugas ke luar daerah.
Tuntutan
Pada
aksi demo di DPRD Ngada, Sekber PMKRI – GMNI Ngada menyampaikan sejumlah
tuntutan. Selain mendesak lembaga DPRD segera memroses pemilihan dan pelantikan
wakil bupati Ngada yang mengalami kekosongan sejak Paulus Soliwoa dilantik
menjadi Bupati menggantikan Marianus Sae, Sekber PMKRI – GMNI Ngada juga
menyampaikan tuntutan agar segera melantik Sekda Ngada.
Tuntutan
lain, adalah soal revitalisasi pasar Bobou yang tidak berjalan maksimal –
karena ada pembiaran terjadi jualan di dalam kota Bajawa. Terkait dengan itu,
sekber juga mempertanyakan keberlanjutan pemanfaatan pasar inpres Bajawa. Sekber meminta penyelesaian masalah Undana Bajawa yang telah menghabiskan
anggaran daerah puluhan miliar.
 |
| Sekber PMKRI - GMNI Ngada berorasi di depan gedung DPRD Ngada |
Aksi
demo Sekber PMKRI – GMNI Ngada sempat melewati simpang lima Bajawa dengan
melakukan orasi, kemudian menuju gedung DPRD Ngada. Di depan gedung wakil
rakyat itu, Sekber melakukan orasi yang disampaikan Ketua GMNI Ngada Benediktus
Tengka, Ketua PMKRI Cabang Ngada St. Stefanus Senobius Mbasu dan salah seorang
anggota PMKRI Ade Putra Moses.
Aksi
demo belasan mahasiswa yang menggunakan kendaraan pikap dengan atribut bendera
organisasi sempat menyita perhatian masyarakat kota Bajawa. Aksi yang dimulai
sekitar pkl. 10.00 wita itu hingga di depan gedung dewan baru diterima sekitar
pkl 12.30 wita. Selanjutnya para mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada tujuh
anggota dewan dan berdialog berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik
Ngada akhir-akhir ini. (ed)***
