Ahmad Yohan membuka seminar perbankan dan peran OJK di Bajawa --
BAJAWA – Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan
Perbankan, Ahmad Yohan dalam kunjungan kerja di Bajawa, Kabupaten Ngada, Kamis
(15/02/2019) membuka kegiatan Workshop
tentang pengenalan nilai nominal uang logam rupiah dan peran OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan
Indonesia.
Workshop yang dipandu Kristoforus Loko, menghadirkan narasumber dari BI Perwakilan Kupang
dan pihak OJK kantor pengawasan Kupang
itu berlangsung di Aula BP-Litbang Kabupaten Ngada, dihadiri sekitar 150 warga
masyarakat.
Pada kesempatan itu, Ahmad Yohan menekankan, kegiatan ini sangat
penting guna memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang peran
lembaga keuangan dan perbankan serta peran OJK.
Peran lembaga keuangan dan perbankan, lanjut Ahmad Yohan, mesti
memberi manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui
kegiatan kewirausahaan.
Selama ini, kata dia, banyak terjadi bahwa lembaga keuangan memberi
janji manis sehingga masyarakat dirugikan. Masyarakat yang pemahaman terhadap
perbankan minim berada diposisi yang lemah. Untuk mengatasi hal itu peran
lembaga OJK menjadi penting, yang dibentuk untuk mengawasi agar lembaga
perbankan sehat sehingga memberi kemudahan kepada kreditor.
“Kerja sama dalam memberi pemahaman kepada masyarakat seperti ini
dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga perbankan guna mendapatkan kredit usaha, sehingga
ekonomi bisa bangkit,” kata Ahmad Yohan yang juga anggota banggar DPR RI itu.
Dikatakan, BI melalui perannya, menjadi representasi kehadiran negara
di tengah masyarakat dalam menumbuhkan ekonomi rakyat. “Melalui kerja sama ini kita bisa
dorong untuk memberi bantuan modal usaha, kita bisa dorong program yang benar
melalui kewirausahaan,” tambah Ahmad Yohan.
Simbol Kedaulatan
Sementara Joko Srihartanto
dari BI Perwakilan Kupang pada momen seminar itu memberi pemahaman kepada
masyarakat tentang uang rupiah sebagai simbol kedaulatan NKRI. Terkait dengan
hal itu, Joko minta masyarakat memastikan bahwa uang yang ada ditangannya itu
asli – bukan palsu.
Joko mengirim sinyal bahwa jelang pemilu bisa saja banyak beredar
uang palsu (Upal). Dia memberi contoh jelang pemilu 2014 lampau – saat itu
muncul kasus upal di Ngada. Dirinya sempat menjadi saksi di pengadilan.
 |
| Joko Srihartanto memperlihatkan contoh uang palsu kepada peserta seminar |
Kasus upal, kata Joko sangat berat. Hukumannya berat, karena yang
mengedar dan yang menyimpan ancaman hukumannya sama 10 tahun. “Kalau kita belanja pakai uang
palsu meski tidak tau bisa kena juga,” tegas Joko.
Dia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan selalu
memastikan uang yang ada di tangan itu asli dengan menggunakan metode 3D –
dilihat, diraba, dan ditrawang.
Di bagian lain Joko menjelaskan, uang sebagai simbol kedaulatan
NKRI karena di dalamnya ada simbol-simbol seperti lambang negara – burung
garuda, gambar pahlawan, logo BI dan gambar peta NKRI. Uang tidak sekedar alat
tukar. a“Makanya pulau Sipadan dan
Ligitan akhirnya lepas karena tidak ada simbol dalam uang kita seperti Malaysia,”
katanya.
Terkait dengan tanda kedaulatan itu, Joko minta masyarakat agar
uang jangan dicoret, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, dan
jangan dihekter. “Perjalanan uang kita sangat jauh dengan menggunakan berbagai
moda transportasi, dan membutuhkan biaya sangat besar untuk mencetak atau
memulihkan yang rusak,” papar Joko.
Pada kesempatan itu, Joko juga menyampaikan bahwa uang logam
merupakan simbol perekonomian lokal, meski masih banyak masyarakat yang enggan
menggunakan uang logam. Namun karena penggunaan jenis uang logam lebih awet,
Joko menyarankan masyarakat mulai membiasakan diri menggunakan uang logam.
Alasannya penggunaan uang logam lebih tahan lama – berkali-kali, dibanding uang
kertas yang cepat rusak.
Kalau selama ini masyarakat enggan menggunakan uang logam, jelas
Joko, itu semata karena masalah praktis atau tidak praktis. Soal keluhan
masyarakat bahwa bank tidak menerima uang logam juga berhubungan dengan soal
praktis itu. “Jadi bukan tidak terima. Tetapi bank sendiri akan membutuhkan
waktu lama menghitung uang logam yang dibawa masyarakat sekantong plastik
misalnya untuk ditukar,” kata Joko.
Ia menyarankan masyarakat bisa mencicil kalau menyetor ke bank.
Atau lebih praktis dengan menyatukan uang logam ke dalam jumlah nominal tertentu.
Pengawasan OJK
Dibagian lain, narasumber dari OJK kantor pengawasan Kupang Dony
Prasetio mengatakan bahwa, keberadaan bank perlu diawasi. Mengapa demikian?
Kata dia, karena bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat. “Bagaimana jadinya
kalau uang masyarakat dibawa kabur?”, tanya Dony.
 |
| Ahmad Yohan ketika membuka Seminar perbankan dan peran OJK di Bajawa, Kabupaten Ngada |
Tugas OJK, kata Dony adalah mengawasi lembaga keuangan yang
memiliki ijin sehingga tidak merugikan masyarakat dalam pelayanan perbankannya.
Terkait dengan hal itu, Dony minta masyarakat agar dalam berinvestasi harus
pikir yang matang resikonya, dan mewaspadai tawaran lembaga keuangan yang tidak
wajar.
Terkait dengan ivestasi yang tidak jelas alias bodong yang
dilakukan oleh lembaga keuangan yang tidak berijin, jelas Dony, itu di luar
kewenangannya. Kalau ada masyarakat yang dirugikan karena tawaran semacam itu,
Dony menyarankan melaporkan kepada pihak kepolisian.
Moment seminar ini dimanfaatkan peserta untuk menanyakan sejumlah
tawaran investasi yang diketahui bodong. Salah seorang peserta, Aloysius Siba
minta pihak OJK agar meningkatkan peran pengawasannya dan memberi sosialisasi kepada
masyarakat.
“Apa yang dijelaskan ini tentu saja tidak semua dapat kami
jelaskan kepada masyarakat di desa. Karena itu kami minta bagaimana teknis
sehingga masyarakat bisa membedakan investasi dari lembaga keuangan yang
berijin dan yang tidak,” komentar Aloysius Siba.
Dony mengatakan, masyarakat
bisa menggunakan saluran telephon 157 atau surat dan email setiap saat untuk
meminta informasi dan penjelasa kepada OJK.
Sementara Ketua Panitia Seminar Kristoforus Loko menyampaikan
terima kasih kepada Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Yohan yang telah memberi
pencerahan kepada masyarakat terkait dengan masalah keuangan dan perbankan.
Hadirnya narasumber dari BI dan OJK mencerahkan masyarakat yang minim
pengetahuan tentang keuangan dan perbankan.
“Saya selaku panitia merasa ini ilmu baru yang memberi pencerahan
kepada masyarakat, bahwa uang bukan sekedar alat tukar, tetapi lebih besar dari
itu sebagai simbol kedaulatan NKRI. Karenanya uang perlu dihargai,” papar
Kristo. (ed)***
