Vigonews

Buntut Kasus Kakek Ditelanjangi, Warga Datangi Polsek Soa, Kapolsek Minta Maaf

Warga Alowulan, Uluwae 1 datangi Polsek Soa

BAJAWA, VIGONEWS.COM – Buntut kasus kakek ditelanjangi oleh oknum aparat Polsek Soa, Kamelus Tokan, sempat menyulut kemarahan warga. Puluhan warga, Senin (04/06/2018) mendatangi Polsek Soa.

Mereka hendak minta pertanggung jawaban pihak Kepolisian Sektor Soa, Polres Ngada, untuk menindak tegas Kamelus Tokan - yang dinilai telah melakukan tindakan tak manusiawi terhadap salah seorang warga Desa Uluwae 1 Kecamatan Bajawa Utara, Hendrik Jehurut (60). Warga yang kesal itu menuntut institusi Polri membersihkan lembaga ini  dari oknum polisi nakal dan dinilai telah merusak citra Polri dimata masyarakat.

Berita terkait:

Kasus kakek ditelanjangi dan di tahanan Polsek Soa oleh oknum polisi Kamelus Tokan, akhirnya ditanggapi pihak Kepolisian Sektor Soa. Kapolsek Soa Ipda (Pol) Aloysius Wio berupaya memediasi kasus yang diketahui terjadi di luar prosedur Kepolisian. Sementara oknum pelaku penelanjangan itu, Kamelus Tokan kini diproses di Propam Polres Ngada untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Tokan – oknum aparat kepolisian di Polsek Soa – dinilai melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dengan melakukan jemput paksa Hendrikus Jehurut, Kamis (31/05/2018)  di rumahnya, dijebloskan ke tahanan dan ditelanjangi, sebagaimana diberitakan media, Jumat (01/06/2018). Tindakan Tokan yang mencoreng institusi Polri itu diketahui tanpa sepengetahuan pimpinan. Atas perbuatannya, menurut Kapolsek Aloysius Wio, Tokan kini diproses di Propam Polres Ngada.
 
Warga datangi Polsek Soa
Kasus yang menimpa Hendrik Jehurut itu memang membuat warga kesal. Sehingga Senin (04/06/2018) puluhan warga yang didampingi Kuasa Hukum, Yohanes  Brachmans Ropa Cardoso, SH dan Ketua Ampera Yohanes Don Bosko Ponong mendatangi Polsek Kota.  

Puluhan warga diterima Kapolsek Aloysius Wio, setelah pertemuan terbatas dengan Kuasa Hukum korban, Yohanes  Brachmans Ropa Cardoso, SH dan Ketua Ampera Yohanes Don Bosko Ponong.  Hadir juga pada saat itu Ketua Asosiasi Wartawan Ngada  Emanuel Djomba. Dalam pertemuan itu, disepakati menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, namun proses terhadap pelaku yang kini ditangani Propam Polres Ngada dilanjutkan.

Pada kesempatan mediasi tersebut, Kapolsek Soa, Aloysius Wio atas nama institusi Polri menyampaikan permohonan maaf atas perlakukan salah seorang aparat – Kamelus Tokan – kepada Hendrik Jehurut. Tindakan Tokan itu, kata Aloysius Wio tidak mewakili institusi Polri, karena apa yang dilakukan Tokan tanpa sepengetahuan dirinya selaku Kapolsek.

Akan halnya kasus ‘Anggur Merah’ di Desa Uluwae I yang menjadi alasan Tokan melakukan jemput paksa, dan tindakan tak manusiawi terhadap korban, Kapolsek Aloysius Wio di hadapan puluhan warga juga menegaskan bahwa, kasus ‘anggur merah’ belum ada laporan ke pihak polisi. Kecuali pernah diminta memediasi kasus tersebut. Jika kemudian Tokan melakukan tindakan ini sama sekali di luar prosedur kepolisian.
 
Ipda (Pol) Aloysius Wio
“Soal ‘anggur merah’, kami belum pernah terima laporan sampai hari ini. Hanya pernah pihak kepolisian diminta untuk memediasi, itu betul. Jadi saya minta maaf atas peristiwa yang sudah dilakukan aparat kami. Itu adalah tindakan pribadi karena kami tidak tau dan tidak perintah,” kata Aloysius Wio.

Menurut Kapolsek Aloysius Wio,  dirinya kaget setelah membaca berita di media online vigonews.com dan voxntt yang di watshap oleh kapolres Ngada. Setelah membaca berita tersebut dirinya benar-benar merasa terpukul dan kecewa dengan perilaku anggota yang melakukan tindakan kepada masyarakat tanpa ada komunikasi dengan pimpinan lembaga.

"Yang dilakukan oleh pak Tokan itu tindakan pribadinya sendiri, bukan atas persetujuan polsek secara kelembagaan," ujar kapolsek Soa Wio Alyosius dengan nada kesal.

Polri, kata dia adalah mitra masyarakat, dan sebagai pelindung serta pengayom masyarakat. Dalam setiap apel dan rapat internal di polsek Soa, dirinya selalu mengingatkan kepada anggota agar letakan harga diri dan martabat manusia di atas segala-galanya dan yang paling pertama serta utama.


Ternyata semua peringatan ini diabaikan oleh anggotanya, ketika kejadian pada 31 Mei 2018, dua oknum polsek Soa atas nama Fery Ta'a dan Kamelus Tokan menjemput paksa Hendrikus Jehurut di desa Uluwae I dan menjebloskannya kedalam tahanan selama 3 jam kemudian ditelanjangi selama dalam tahanan tinggal celana kolor.

"Terhadap tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota kami terhadap bapak Hendrikus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak Hendrikus dan semua keluarga besar di desa Uluwae I," kata Kapolsek Soa Ipda Wio Aloysius.

Ketua Ampera Ngada Yohanes Donbosko Ponong yang mengadvokasi tindakan arogansi aparat kemananan terhadap Hendrikus Jehurut menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh aparat polsek Soa Kamelus Tokan kepada warga Uluwae I Hendrikus Jehurut agar tidak boleh terulang lagi kepada warga masyarakat yang lain.

“Saya banyak mendapat informasi di dusun Alowulan desa Uluwae I bahwa oknum polisi yang satu ini selalu menggunakan jabatan polisi untuk teror, intimidasi dan tindakan sewenang-wenang kepada rakyat kecil, kaum lemah dan terpinggirkan,” tegas Bosko.
 
Tanda tangan berita acara pertemuan
Terkait dengan kasus ‘anggur merah’ yang menjadi alasan tindakan oknum polisi ini, mantan sekjend PMKRI Cabang Ende ini menguraikan bahwa, program ‘anggur merah’ yang diluncurkan oleh pemerintah provinisi NTT adalah program untuk mensejahterakan rakyat dengan sistem simpan pinjam dengan bunga 1% setiap bulan dan akan dikembalikan pokok tambah bunga selama setahun.

Pada saat pinjaman awal sudah sekalian dipotong dengan bunga 1% selama setahun. "Contoh kelompok bapak Hendrikus Jehurut ini besar pinjaman Rp 3.125.000, potong bunga 1% selama setahun Rp 375.000. Jadi mereka tinggal terima Rp 2.750.000. Dan pada saat pengembalian 12 oktober 2018 mereka tetap kembali Rp 3.125.00. Terus penggelapannya dimana.  Semantara  sekarang baru bulan jun," tanya Bosko

Bosko menambahkan, tindakan polisi di era reformasi mesti berbeda dengan tindakan polisi di rezim orde baru. Jika polisi itu pengayom dan pelindung masyarakat maka harus memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan mengedapankan aspek kemanusiaan. Dalam diri polisi saat ini tidak boleh ada fosil-fosil orde baru.

Tunjukan pengabdian polisi yang reformis, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang reformasi birokrasi kepolisian. "Orang yang korupsi miliaran rupiah saja tidak ditelanjangi. Ini hanya masalah ‘anggur merah’ yang masih sifatnya asas praduga tak bersala kok hukumannya sangat tidak manusiawi. Jangan sampai pak Tokan ada konspirasi dengan bendahara anggur merah Ragina lighing," tegas Bosko.

Semantara itu kuasa hukum korban, Yohanes Berachmans Ropa Cardoso, SH mengatakan, setiap tugas kepolisian mesti memperhatikan aspek prosedural. Pemeriksaan, jemput paksa dan penangkapan seseorang mesti memperhatikan rujukan aturan dan dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan agar pihak keuarga bisa tahu.
 
Mans Cardoso, SH
Aparat penegak hukum, kata dia,  juga harus memperhatikan hak--hak hukum seseorang. Karena seseorang yang sudah statusnya terdakwa atau terpidana masih memikiki hak-hak hukum yang mesti dilindungi. "Apalagi kasus anggur merah ini yang masih sifatnya praduga tak bersalah," kata pengacar muda Mans Cardoso.

Menurut Mans yang juga mantan aktivis PMKRI cabang Ende ini, terhadap persoalan anggur merah,  pihak kepolisian tidak boleh melakukan intervensi yang terlalu jauh. Jika kita memperhatikan undang-undang administrasi negara, dana anggur merah akan dilakukan audit internal oleh pihak pemerintah dalam hal ini inspektorat.

Ternyata dalam audit itu ditemukan penyimpangan, maka kepada anggota kelompok ‘anggur merah’ diberikan waktu selama tiga puluh hari untuk melunasinya. Dan jika dalam waktu tiga puluh hari anggota tersebut lunas, maka tidak bisa dilimpahkan ke penegak hukum. "Kalau misalnya sudah lebih dari tiga puluh hari belum bayar, baru auditor pemerintah melimpahkan kepada pihak kepolisian atau kejaksaan," ujar Mans Cardoso.

Akhir dari rapat mediasi ini disepakati dua hal, yaitu pertama, sampai dengan saat ini Polsek Soa secara kelembagaan belum meregistrasi kasus anggur merah dari desa Uluwae I. Kedua, meminta Polres Ngada agar bisa terus memproses hukum oknum polisi Kamelus Tokan sesuai dengan undang-undang kode etik kepolisian.(ch)***

Vigonews

Tentang Vigonews -

VIGONEWS.COM “Media Online Lokal – Menulis yang Terlupakan” Vigonews.com, adalah media online berbasis lokal dari tanah Ngada (Flores). Menyajikan informasi, pengetahuan dan edukasi dalam berbagai konten demi mewujudkan masyarakat cerdas – bermartabat; bertindak lokal namun berpikir global. Sebagai kanal informasi, dimana suara-suara lokal dingkat ke permukaan dan diperdengarkan. Mengintepretasikan suara-suara diam membisu dari dusun yang kadang tak dijangkau.

Subscribe to this Blog via Email :