Vigonews

Literasi BPJS Kesehatan Menyasar Ibu-ibu PKK



WOLOMEZE, VIGONEWS.COM - Berdasarkan aturan yang mewajibkan seluruh warga negara memiliki JKN KIS BPJS  Kesehatan  sesuai dengan UU no 24 tahun 2011, kantor BPJS Kabupaten Ngada di Bajawa pun terus melakukan sosialisasi.

Sabtu (12/05/2018) di Poma, Kecamatan Wolomeze, Kepala BPJS Kabupaten Ngada Tri Maryati, melakukan sosialisasi tentang BPJS. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Rumah Literasi Cermat (RLC) Ngada dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Wolomeze itu, diikuti oleh sebagian besar ibu-ibu PKK, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Kegiatan bertajuk Literasi BPJS Kesehatan yang dipandu oleh Yohanes Donbosko Ponong dari RLC, selaku moderator itu mendapat apresiasi paserta yang hadir yang sebagian besar ibu-ibu PKK.

BPJS Kesehatan, kata Tri Maryati  menargetkan tahun 2019 masyarakat wajib jadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini mengingat agar masyarakat tidak alami kemiskinan dikarenakan sakit. 

Jika Nantinya warga negara Indonesia pada 2019, belum ikut dalam program JKN ini, maka akan diberikan sangsi administrasi terkait pelayanan publik seperti dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ketentuanya saat ini sedang di rancang oleh lembaga terkait.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, BPJS Kesehatan Kabupaten Ngada juga mengemukan bahwa sampai saat ini baru 48 persen masyarakat kabupaten Ngada yang manjadi anggota BPJS Kesehatan. Sedangkan sisanya 52 persen belum mengikuti program ini. Karena itu pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan berbagai elemen.
 
Emanuel Djomba selaku Direktur LRC menyerahkan cinderamata kepada Tri Maryati, Kepala PBJS Kabupaten Ngada di penghujung kegiatan
“Kami memberi apresiasi kepada Rumah Literasi Cermat Ngada yang respek terhadap hal ini. Begitu juga PKK Kecamatan Wolomeze yang cepat merespons rencana kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan ibu-ibu PKK dan para perangkat desa serta tokoh untuk mendengarkan sosialisasi ini. Waktu kita tinggal tujuh bulan, sebelum masuhk 2019 dimana ditargetkan masyarakat semua sudah masuk BPJS,” kata Tri Maryati.

Menurut Tri Maryati, BPJS Kesehatan adalah lembaga publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bersifat sosial. Alasan mengapa setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan, kata Tri Maryati, karena tarif biaya pelayanan kesehatan terus meningkat; pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit degeneatif kronis; pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang asimetris; dan perkembangan teknologi kedokteran semakin maju. Sementara sakit berdampak sosial dan ekonomi.

“Yang harus kita cermati bahwa, kita tidak pernah tahu kapan kita sakit, dan berapa besar biasa yang harus dikeluarkan untuk membiayainya. Makanya, kita perlu bergotong royong dalam menjamin serta melindungi diri,” jelas Tri Maryati.

BPJS, kata Tri, bersifat sosial  mengedepankan prinsip, ‘dengan bergotong royong kita ditolong.’ Karena  tidak mampu membiaya kesehatan yang semakin mahal, maka cara yang ditempuh adalah dengan berotong royong melalui wadah BPJS Kesehatan. Tri memberi contoh, membiaya seorang pasien DBD perlu ditolong 80 orang, membiayai seorang pasien section Caesaria ditolong oleh 135 orang, dan membiayai seorang pasien kanker harus ditolong oleh 1.253 orang.

BPJS adalah badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kartu identitas KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan masuk dalam system untuk memberi perlindungan sosial memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh warga negara. Ini sesuai dengan  program Nawacita Presiden Jokowi yang kelima.

 
Para ibu PKK serius membaca brosur BPJS sesaat sebelum kegiatan literasi
Keluh Kesah Warga tentang Kesehatan

Kehadiran BPJS rupanya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang manfaat program ini. Rius Mbali, Ketua BPD Desa Denatana Timur memberi apresiasi terjadinya sosialisasi ini, sebab kalau tidak, banyak masyarakat yang tidak tau.

Sementara salah seorang ibu PKK, Martha Mores mengusulkan agar masyarakat miskin yang tidak mampu dan selama ini menggunakan JKMN sebaiknya diintegrasikan ke JKN BPJS kesehatan sehingga jangkauan lebih luas dan kalau ada yang rujuk ke luar daerah tidak sulit.

Ibu PKK lainnya, Ermelinda Doe merespons kegiatan sosialisasi ini. Hanya dia berharap kepada Pemda Ngada agar dapat membiayai BPJS bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. “Kami ini warga tidak mampu. Jadi baiknya JKMN yang selama ini berlaku di Ngada bisa ganti dengan JKN BPJS Kesehatan.

Tokoh Masyarakat, Anton Tangi melihat sosialisasi ini sangat baik untuk informasi masyarakat, karena banyak yang tidak tahu. Kalau hari ini hadir 50 orang berarti hanya 50 KK yang tau. Perlu sosialisasi lebih gencar. Dia berharap pemerintah daerah perlu merespons keluhan masyarakat tentang jaminan kesehatan, khususnya penyakit kronis yang selama ini tidak bisa diatasi dengan JKMN.

Sekretaris Desa Denatana Timur, Frans Toda mengatakan,  kegiatan sosialisasi ini gaungnya masih terlalu kecil padahal manfaatnya besar. “Ini yang kami tangkap, ternyata masyarakat banyak sekali persoalan yang perlu difasilitasi karena menyangkut hak mendasar dalam hidup mereka. Hanya selama ini tidak ada orang yang mengangkat persoalan masyarakat ini,” tegas Frans.
 
Tim BPJS yang berjumlah empat orang bersama tim RLC, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Wolomeze
Tokoh masyarakat, Yohanes Mbara, mengatakan ini kebutuhan masyarakat. “Kami harap RLC dan media menyuarakan ini kepada pengambil kebijakan tentang kesehatan bukan hanya bangun fasilitasnya saja, tetapi perlu juga bantu warga yang tidak mampu. JKMN tidak bisa rujuk ke luar daerah, sementara banyak warga yang mengalami penyakit kronis tidak tertolong dan akhirnya ditolak dari rumah sakit karena mereka hanya punya JKMN yang berlaku di Ngada saja. Ini Persoalan serius,” tegas Yohanes.

Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan Literasi BPJS dibuka secara resmi dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wolomeze, Ny. Nurhayat S. Belo. Pada sambutannya, Nurhayat memberi apresiasi kepada RLC yang telah memfasilitasi Literasi BPJS dan kepada Kantos BPJS Kesehatan Kabupaten Ngada yang bersinergis dengan berbagai elemen melakukan sosialisasi ini.

Nurhayat menegaskan kegiatan yang menyasar ibu-ibu PKK sangat strategis. Dalam keluarga ibu memiliki peran sentral dalam mengatur rumah tangga. Karena itu perlu mendapat pemahaman terhadap BPJS kesehatan.
 
Ny. Nurhayat (tengah) saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan literasi BPJS
Apa yang dilakukan hari ini, tegas Nurhayat, sebenarnya  ada kaitan erat dengan program PKK, dimana salah satu tujuan dari PKK adalah agar keluarga sehat  sejahtera lahir dan batin. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat dan harus mendapat perhatian ibu-ibu PKK, maupun para perangkat desa para tokoh masyarakat yang hadir.

Sementara  Direktur Lembaga RLC Emanuel Djomba dalam sambutannya mengatakan, RLC mengembangkan literasi dalam berbagai aspek dari literasi baca tulis, literasi sekolah, literasi lingkungan, kesehatan, literasi politik dan berbagai soal bisa disentuh dengan literasi karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan.

Lembaga RLC  yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan pengembangan sumber daya manusia akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah kemanusiaan, termasuk menjalin kerja sama dengan BPJS seperti hari ini.

Di era keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU No 14 tahun 2018, kata Djomba, masyarakat dijamin haknya untuk mendapat informasi. Jadi masyarakat berhak tau atas informasi. Karena itu RLC mengembang tanggung jawab ini dalam memberikan informasi dan literasi ke berbagai kalangan agar masyarakat makin hari makin awas (melek) terhadap berbagai soal tentang kehidupan.

Pada kesempatan itu, selain sosialisasi BPJS Kesehatan juga diisi dengan sosialisasi singkat tentang perlindungan perempuan dan anak yang disampaikan Ketua Divisi Pemantauan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ngada, Daud L. Bara. Daud mengemukakan semua pihak perlu waspada karena kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat. Awal tahun 2018 saja sudah mencapai 10 kasus, dan hukumannya sangat berat. (RLC)***

Vigonews

Tentang Vigonews -

VIGONEWS.COM “Media Online Lokal – Menulis yang Terlupakan” Vigonews.com, adalah media online berbasis lokal dari tanah Ngada (Flores). Menyajikan informasi, pengetahuan dan edukasi dalam berbagai konten demi mewujudkan masyarakat cerdas – bermartabat; bertindak lokal namun berpikir global. Sebagai kanal informasi, dimana suara-suara lokal dingkat ke permukaan dan diperdengarkan. Mengintepretasikan suara-suara diam membisu dari dusun yang kadang tak dijangkau.

Subscribe to this Blog via Email :