Vigonews

Dituduh Suap Polisi, Kades Watu Kapu Ancam Polisikan Anggota BPD Petrus Rani



Kades Watukapu, Siprianus Sowo ancam polisikan salah seorang anggota BPD karena dinilai memfitnah -  

BAJAWA, vigonews.com - Kepala Desa Watu Kapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kapubaten Ngada, Siprianius Sowo seakan tak pernah pupus dirundung ‘malang. Setelah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan perselingkungan, beberapa waktu lalu, kini dia dihadapkan dengan tuduhan baru, telah menyogok  kapolsek Soa dan Kapolres Ngada terkait dengan kasusnya.

Serangan fitnah itu berasal dari lawan-lawan politiknya yang rupanya belum bisa menerima kekalahan dalam pertarungan pemilihan kepala desa dua tahun lalu. Dimulai dengan penolakan hasil Pilkades yang dinilai cacat, hingga rekayasa perselingkuhan. Dan saat ini Siprianus mendapat tuduhan baru – telah menyogok pihak polisi.

Kasus yang diberitakan melalaui salah satu media online di NTT itu semakin membuat Siprianus gerah. Dia menilai, pemberitaan media online itu hoax dan tidak mendasar karena tidak sesuai dengan fakta.

Sowo kepada media, Sabu (31/03/2018) membantah telah menyuap pihak kepolisian. “Saya uang dari mana untuk pakai sogok. Saya hanya seorang kepala desa yang dipercayakan oleh masyarakat desa Watu Kapu pada pemilihan yang lalu,” katanya.

Didampingi Wakil Ketua BPD Watukapu  Philipus Jaga dan perangkat desa Simon Jawa, Siprianus Sowo mengatakan, dirinya merasa kesal dan kecewa dengan pemberitaan salah satu media online NTT  selama ini yang terkesan memojokan dirinya dan semakin memperkeruh situasi masyarakat desa Watukapu.

Siprianus demikian dirinya biasa disapa melanjutkan, berita di salah satu media online itu pada hari selasa (27/03/2018)  benar-benar sangat merugikan dirinya dan menyebarkan berita bohong (hoaks) karena memberitakan pemberian uang  oleh kepala desa Watukapu Siprianus Sowo kepada polsek di Soa dan Polres ngada.

"Berita itu  benar-benar mengecewakan saya, karena kenyataannya tidak pernah saya berikan sepeserpun uang kepada aparat penegak hukum baik di polsek Soa, maupun di Polres Ngada. Saya melihat, berita ini bakal mengadu domba saya dengan aparat polsek dan polres Ngada. Sekali lagi pak wartawan itu berita bohong dan tidak benar biar publik tahu juga," ujar Siprianus.

Siprianus mengakui sempati diwawancarai wartawan dalah satu media online itu, tetapi pernyataannya tidak lengkap yang ada di dalam berita tersebut. Isi dalam berita tersebut lebih memuat pernyataan seorang anggota BPD Watukapu Petrus Rani yang notabenenya adalah kompetitor politik  dirinya di Watukapu. Dirinya merasa heran karena yang termuat dalam media online itu  adalah pernyataan Petrus Rani yang mengatakan bahwa saya telah memberikan uang kepada polisi di Soa dan Polres Ngada.

"Saya juga meminta kepada saudara Petrus Rani untuk segera klarifikasi secara terbuka di media. Apabila tidak melakukan klarifikasi maka saya akan polisikan Petrus Rani, karena saya anggap telah memfitnah nama baik saya dan aparat penegak hokum," papar Siprianus.

Wakil ketua BPD Watukapu Philipus Jaga pada kesempatan itu mengatakan, Petrus Rani adalah anggota BPD Watukapu yang selama ini bersama 2 (dua) orang anggota BPD lainnya selalu melakukan trik dan intrik politik untuk menjatuhkan kepala desa Watukapau, atau diduga kuat melakukan manuver politik tingkat desa untuk melengserkan Siprianus Sowo dari kursi kepala desa Watukapu.

Tidak Paham Aturan

Philipus demikian sapaan akrabnya menambahkan, selama ini dalam setiap rapat BPD Watukapu dengan agenda rapat "mendesak kades Sipri Sowo mengundukan diri dari jabatan kepala desa". Dirinya bersama sekretaris BPD selalu menolak dan berbeda pendapat dengan tiga anggota BPD lainnya. Memang secara kuantitas mereka kurang satu orang dalam tubuh BPD, namun secara kualitas mereka memahami mekanisme dan tata aturan pemberhentian seorang kepala desa yang diatur dalam undang-undang deaa nomor 6 tahun 2014.

Philipus melanjutkan, dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas mengatakan seorang kepala desa diberhentikan apabila, meninggal dunia, permintaan sendiri (pengunduran diri), tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 3 (tiga), dan telah berakhir masa jabatan. Dalam regulasi tersebut, dirinya tidak pernah menemukan klausul  peraturan yang mengatakan BPD memaksa pengunduran diri kepala desa. Yang dapat dilakukan oleh BPD secara kelembagaan adalah mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat.

"Itu pun kalau misalnya seperti saat ini Kepala Desa  Watukapu sedang dalam proses hukum, berarti BPD menunggu sampai incrah di pengadilan. Tapi kalau hukumannya dibawah lima tahun, maka di sini Watukapu tunjuk penjabat semantara. Ketika bapak desa bebas sesuai dengan masa waktunya, dia kembali lanjutkan tugasnya sebagai kades. Sehingga saya kadang-kadang bingung dengan teman-teman BPD yang lain, yang merasa paham, padahal kurang waras akal mereka," tutur Philipus Jaga dengan waja senyum.

Semantara itu seorang perangkat desa Watukapu  yang menjabat sebagai kepala seksi pertanian Simon Jawa kepada awak media ini menyesalkan sikap BPD Watukapu yang selalu inkonstitusional dan bertindak sewenang-wenang terhadap kepala desa Watukapu.

Menurut Simon Jawa yang sudah senior dalam perangkat desa ini, padahal dalam prinsip penyelenggaran pemerintahan desa antar kepala desa dan BPD harus mengedepankan semangat kemitraan, karena kepala desa dan BPD adalah lembaga kembar yang ada di desa. "Selama ini yang terjadi di Watukapu, BPD seolah-olah atasan kepala desa. Yang benar saja ini?" tanya Simon Jawa.

Terkait kasus hukum atas tuduhan perselingkungan, Kepala Desa Siprianus Sowo menjelaskan bahwa,  persoalannya dengan warga Watukapu atas nama Maria Asnawati (MAA) saat ini oleh polsek Soa selaku penyidik telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri Ngada.

Persoalan dengan delig laporan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh kades Siprianus Sowo kepada MMA sedang dipelajari berkasnya oleh jaksa di kejaksaan negeri Ngada. Pada kesempatan tersebut dirinya menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Karena menurutnya selama ini polisi sudah bekerja maksimal dan profesional dalam menangani masalah tersebut.

"Kita kan negara hukum, jadi kita hormati saja aparat penegak hukum. Yang anehnya ada masyarakat di luar MMA yang proaktif sekali dengan masalah ini, bahkan mendesak aparat penegak hukum untuk segerah tahan saya. Ada apa ini. Urusan hukum itu urusan hukum, jangan hukum dipolitisasi. Apalagi ada oknum yang kemarin kalah dalam pemilihan kepala desa bersama dirinya," ujar Siprianus Sowo.***

Laporan         : Yohanes Donbosco P.

Vigonews

Tentang Vigonews -

VIGONEWS.COM “Media Online Lokal – Menulis yang Terlupakan” Vigonews.com, adalah media online berbasis lokal dari tanah Ngada (Flores). Menyajikan informasi, pengetahuan dan edukasi dalam berbagai konten demi mewujudkan masyarakat cerdas – bermartabat; bertindak lokal namun berpikir global. Sebagai kanal informasi, dimana suara-suara lokal dingkat ke permukaan dan diperdengarkan. Mengintepretasikan suara-suara diam membisu dari dusun yang kadang tak dijangkau.

Subscribe to this Blog via Email :